Belum Diangkat PNS, 1.178 Pegawai Honorer Nganjuk Mengadu Presiden

SURABAYA, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Sebanyak 1.178 tenaga honorer kategori 1 (K1) Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menuntut keadilan setelah selama puluhan tahun belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BELUM adanya kejelasan tentang nasib mereka,  membuat ribuan tenaga honorer ini memilih jalan dengan berkirim surat langsung kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Isinya, meminta Jokowi memberikan perlindungan hukum serta kejelasan nasib mereka.

“Rata-rata mereka sudah mengabdi selama puluhan tahun. Minimal 18 tahun. Jika mengacu peraturan yang ada, seharusnya mereka sudah layak diangkat PNS. Jumlahnya tidak sedikit, di Kabupaten Nganjuk terdapat 1.178 tenaga honorer,” jelas Kukuh di Surabaya, Senin (30/9/2019).

Para tenaga honorer ini sebenarnya telah dinyatakan lolos proses audit tertentu dalam proses penjaringan pengangkatan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 9 Oktober 2013 lalu. Namun tanpa alasan jelas, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) belum mengambil langkah positif untuk mengangkat mereka menjadi PNS.

Berbagai upaya sudah ditempuh untuk mencari keadilan, termasuk mengadu ke Komisi II DPR RI. Bahkan sempat rapat dengar pendapat (hearing) yang difasilitasi oleh DPR pada 14 Desember 2016, dihadiri pihak Kemenpan-RB, Bupati Nganjuk, Ombudsman RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Forum Honorer K1 Kabupaten  Nganjuk. Hasilnya,  tercapai beberapa poin kesimpulan yang disepakati bersama.

Namun sayangnya, melalui putusannya, PTUN Jakarta menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena persyaratan formil dan tidak sampai memeriksa substansi perkara. Dalam pertimbangan putusannya, hakim PTUN mengacu pada pasal 11 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen.

Menanggapi putusan ini, akhirnya mereka mengajukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali (PK) pada 18 September 2019 lalu. (ang)