8 Oktober 2024

`

Andreas : Ayo Gotong Royong Entas Kemiskinan

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Anggota Komisi XI DPR RI,  Andreas Eddy Susetyo, menyerukan semua pihak —-dalam hal ini lembaga-lembaga negara—-  gotong royong mengentas kemiskinan. Karena problem kemiskinan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja, misalnya Kementerian Sosial (Kemensos) atau pemerintah daerah.

 

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, hadir di kunjungan lapangan dalam rangka Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, bersama Mensos Tri Rismaharini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Bupati Malang HM Sanusi, dan Wakil Bupati Didik Gatot Subroto, di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/01/2023).

 

AJAKAN ini ia sampaikan saat kunjungan lapangan dalam rangka Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/01/2023).  Turut hadir,  Bupati Malang HM Sanusi dan Wakil Bupati Didik Gatot Subroto.

Andreas Eddy Susetyo.

“Problem kemiskinan tidak bisa selesai kalau hanya diserahkan kepada satu pihak,  misalnya Kementerian Sosial (Kemensos) atau pemerintah daerah. Dibutuhkan kebersamaan yang sinergis dari berbagai stakeholder agar kemiskinan di negeri ini secara gradual bisa dikurangi,” kata Andreas Eddy Susetyo.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Malang Raya ini menambahkan,  melalui gotong royong, diharapkan jangkauan program pengentasan kemiskinan akan lebih luas dan berkualitas. “Istilahnya,  kalau dikeroyok bareng-bareng, output-nya akan lebih terlihat dan terasa. Masyarakat miskin yang kita entas akan lebih banyak kalau digarap bersama-sama,” tegas Andreas.

Dia mencontohkan, kolaborasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kemensos yang mendapat support Bank Indonesia (BI), ternyata mempercepat graduasi yang awalnya diperkirakan butuh waktu 6 bulan,  ternyata hanya memerlukan 2-3 bulan. “Setelah graduasi,  mereka akan bisa mandiri,  sehingga keluar dari Kelompok Penerima Manfaat (KPM),”urainya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya ini mengungkapkan, KPM ternyata juga banyak dari kelompok produktif,  sehingga mereka harus diarahkan untuk mampu berwirausaha,  sehingga akan keluar dari lingkaran kemiskinan. “DPR RI akan selalu mengawal anggaran terkait perlindungan sosial (perlinsos),  di mana salah satunya adalah bantuan untuk warga miskin,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani,   mengungkapkan,  terkait hal tersebut,  APBN 2023 telah mengalokasikan Rp 476 triliun. “Kita semua berharap anggaran perlinsos akan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh yang berhak,” harapnya.

Melihat perkembangan yang ada, perlinsos tahun ini, kata Sri Mulyani, akan dilakukan penyesuaian,  sesuai kebutuhan riil warga yang membutuhkan.

Sementara Menteri Sosial,  Tri Rismaharini,  menambahkan, tahun ini  ada beberapa program yang akan menjadi focus. Antara lain,  Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), Rumah Sejahtera Terpadu (RST),   dan Program Pemakanan Lansia dan Disabilitas.  (mat)