20 Juli 2024

`

172 Calon Kades Bersaing di Pilkades Serentak, Ini Pesan Bupati Malang

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Sebanyak 56 desa —-bukan 48 desa seperti yang diberitakan sebelumnya—  yang menyebar di 26 kecamatan se Kabupaten Malang, Jawa Timur, menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Minggu (14/05/2023), diikuti 172 calon. 

 

Bupati Malang, HM Sanusi, dialog dengan panitia setelah membuka Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2023 di TPS 5 Rest Area Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/05/2023) pagi.

 

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Eko Margianto, menjelaskan, pilkades serentak gelombang kedua ini diikuti sebanyak 56 desa, menyebar di 26 kecamatan,  dengan jumlah calon sebanyak 172 orang, 705 TPS, 295.503 DPT. “Pilkades ini terbagi dalam 2 wilayah hukum kepolisian, Polres Malang sebanyak  48 desa, 23 kecamatan, 623 TPS,  dan 144 calon kepala desa, serta Polres Batu sebanyak 8 desa, 3 kecamatan, 82 TPS,  dan 28 calon kepala desa,” katanya.

Bupati Malang, HM Sanusi dan Ketua DPRD, Darmadi, meninjau bilik suara setelah membuka Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2023 di TPS 5 Rest Area Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/05/2023) pagi.

Bupati Malang, HM Sanusi, menjelaskan pilkades merupakan pesta demokrasi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. “Pemilihan umum  tingkat desa inilah yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin desa dalam kurun waktu  6 (enam) tahun ke depan. Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik yang ber tujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah,” jelasnya saat  membuka Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Tahun 2023 di TPS 5 Rest Area Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (14/05/2023) pagi.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Malang, Eko Margianto.

Bupati Malang mengingatkan, pilkades  kerap diikuti dengan peningkatan kerawanan yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu  Pemerintah Kabupaten Malang bersinergi dengan TNI dan Polri  untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah.

Mantan Wakil Bupati Malang ini juga menekankan kepada seluruh pihak agar menjaga ketertiban di lingkungan masing- masing.  “Kepada aparat, stakeholders terkait,  termasuk masyarakat,  agar turut serta mengantisipasi tindak pidana maupun konflik sosial.  Kepada masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya secara bijaksana.  Kepada kepala desa yang terpilih, agar bijaksana merangkul kembali. Sedangkan untuk calon kepala aesa yang tidak terpilih,  agar bisa mendukung serta memberikan support terhadap kepala desa terpilih,” pesannya.  (div/mat)