Waspadai Murid yang Tak Mau Hormat Bendera Merah Putih

MALANG TABLOID JAWA TIMUR. COM – Para guru dan pengurus sekolah, harus mewaspadai bila ada muridnya yang tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau menolak melakukan hormat bendera ketika upacara. Ini menjadi indikasi murid tersebut sudah dimasuki paham terorisme.

 

Muspika dan tokoh agama tak gentar menghadapi teroris.
Muspika dan tokoh agama se Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur tak gentar menghadapi teroris.

PERINGATAN ini disampaikan Camat Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Eko Margianto usai memimpin rapat tiga pilar (TNI, Polri dan Pemerintah) bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan lainnya di kantor kecamatan setempat, Jumat (18/05/2018) pagi.

“Pada rapat kali ini, kepala sekolah dan perwakilan Dinas Pendidikan (Korwil Dinas Pendidikan) juga kami undang. Kepada mereka kami intruksikan agar mengawasi anak-anak didiknya yang tidak mau hormat kepada bendera merah putih dan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,” kata Eko Margianto.

Sebab, masih kata mantan Camat Tajinan ini, berdasarkan pengalaman kasus di Surabaya, dari hasil testimoni kawan-kawan anak-anak yang diduga ikut melakukan peledakan gereja di Surabaya, mereka sudah lama tidak mau menyanyikan  lagu  Indonesia Raya dan tidak mau hormat bendera.

Camat Singosari.
Camat Singosari, Eko Margianto.

“Makanya, kami intruksikan kepada para kepala sekolah agar mengawasi murid-muridnya. Kita lakukan pencegahan sejak dini. Kalau di Singosari ditemukan hal semacam itu, kita ambil langkah preventif. Kita lakukan pembinaan tiga pilar (TNI, Polri dan Pemerintah),” tegasnya.

Camat juga meminta kepada Ketua MWC NU, LDII, dan Muhammadiyah agar bisa mensosialisasikan hasil pertemuan ini serta lebih peduli terhadap lingkungannya. “Kalau ada yang mencurigakan, segera lapor ke aparat, lalu ditindaklanjuti bersama,” pintanya.

Menurut catatan mantan pejabat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang ini, di Kecamatan Singosari terdapat 65 SD Negeri,  2 SMA Negeri 2, dan 6 SMP Negeri. “Kalau ditotal, baik negeri maupun swasta, jumlah SD saja ada sekitar 200 an.

“Makanya perlu dilakukan deteksi awal. Nantinya, Muspika, Babhinsa, Bhabinkamtibmas (tiga pilar) tidak hanya menjadi inspektur upacara di sekolah, tapi juga memantau perilaku anak-anak sekolah. Sedangkan kepada MUI kami minta agar melakukan sosialisasi ke pesantren-pesantren,” harapnya.  (mat)