PN Surabaya Gelar Sidang Perkara Gagal Bayar

SURABAYA, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang lanjutan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Avila Prima Intra Makmur (APIM), Selasa (08/09/2020). Bertempat di ruang Kartika 1, sidang memasuki agenda penyerahan bukti dan pembuktian saksi yang diajukan termohon KPU.

 

 

Suasana sidang PKPU di PN Surabaya.

HADIR dalam persidangan,  Mirza Aulia SH., MH., dan Hamonangan Syahdan Hutabarat, SH, sebagai Kuasa Hukum pemohon PKPU, Agus Wibisono. Sedangkan dari PT Avila Prima Intra Makmur selaku termohon PKPU, diwakili kuasa hukumnya, Sutriyono, SH.

Usai penyerahan bukti-bukti dari termohon PKPU, kuasa hukum termohon meminta kepada majelis hakim yang diketuai Made Subagia, SH, menyatakan saksi belum dapat hadir pada persidangan kali ini. “Karena saksi ahli dari kami tidak dapat hadir hari ini, kami mohon bisa diagendakan kembali di persidangan selanjutnya untuk bersaksi yang mulia,” pinta Surtriyono dalam persidangan, Selasa (08/09/2020).

Atas permintaan ini, Hamonangan menyatakan keberatan. Karena sesuai dengan kesepakatan awal dan sesuai dengan hukum acara persidangan PKPU,  hanya dibatasi selama 20 hari saja. “Kami keberatan yang mulia, karena sesuai kesepakatan awal bahwa pembuktian dan saksi dari termohon terakhir hari ini. Besok kita agenda kesimpulan,” kata Hamonangan.

Atas keberatan ini, hakim Made Subagia, menyatakan, kembali kepada apa yang telah disepakati bersama pada persidangan sebelumnya, yaitu jadwal persidangan selanjutnya adalah agenda kesimpulan. “Mengingat hukum acara perdata sudah mengaturnya dan sesuai dengan kesepakatan awal. Kita agenda besok kesimpulan,” jelas Made.

Hamonangan yang ditemui usai sidang mengatakan bahwa kebanyakan dari bukti-bukti yang diserahkan oleh termohon PKPU tidak ada relevansinya untuk membantah hutang. Sebaliknya, justru menegaskan keberadaan hutang. “Bukti-bukti yang diserahkan tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Hanyalah upaya untuk mengaburkan perkara, ” ujar Hamonangan.

Terkait saksi ahli yang rencananya akan dihadirkan oleh termohon PKPU namun faktanya tidak dapat dihadirkan pada Persidangan kali ini, Hamonangan menyampaikan keberatan. Ia pun menambahkan, keterangan ahli tidak boleh menyentuh pokok perkara. “Hukum acara perdata tentang PKPU ini sebenarnya sederhana dan lebih ditekankan pada aspek formil. Hutangnya juga sudah jelas diakui. Jadi tidak perlu berbelit-belit, ” terangnya.

Untuk diketahui, pengajuan permohonan PKPU ini berkaitan dengan adanya hutang termohon PKPU sebesar miliaran rupiah. Akan tetapi, setelah jatuh tempo pembayaran, termohon tidak dapat menyelesaikannya.

PT Avilla Prima Intra Makmur yang dimohonkan PKPU sendiri merupakan perusahaan yang dipimpin oleh Sutjianto Kusuma sebagai Presiden Direktur, bergerak di bidang konstruksi, pengalengan hasil laut, serta perumahan Argent Parc Sidoarjo.  (ang/mat)