Plt Bupati Malang Usulkan Dana BOS Cair Tiap Bulan

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Untuk lebih memaksimalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan mensejahterakan para tenaga pendidik, Plt. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M mengusulkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), agar dana BOS bisa cair tiap bulan.

HAL TERSEBUT diungkapkan oleh Sanusi dalam acara Dialog Terbuka Kepala SMP se Kabupaten Malang dengan Ketua Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M yang diadakan di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan H. Agus Salim, Kota Malang, Senin (25/03/2019).

“Selama ini dana BOS diterimakan per tiga bulan, bagaimana kalau per bulan,” ujar Sanusi kepada Anggota Komisi XI DPR RI.

Menurutnya, Kabupaten Malang sendiri untuk tahun anggaran 2019 menitik beratkan pada bidang pendidikan. “Struktur anggaran kita adalah pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Pendidikan menjadi prioritas utama karena orang bisa bahagia kalau pintar, karena cerdas merupakan modal utama untuk mencapai kehidupan lebih baik,” beber Plt. Bupati Malang. Dalam kesempatan itu, dia juga menitipkan nasib para GTT (Guru Tidak Tetap) kepada Andreas, agar segera diangkat.

Menanggapi hal tersebut, politisi PDIP menyatakan bahwa mekanisme pencairan dana bos merupakan ranah dari Kementrian Keuangan. Namun dirinya menegaskan esensi pendidikan adalah kualitas tenaga pengajar. “Prioritas utama kita adalah sumber daya manusia. Esensi pendidikan adalah kualitas dari tenaga pengajar, sementara ini kita masih kurang tenaga guru ASN (Aparatur Sipil Negara). Bahkan saya mendapat keluhan di Kabupaten Malang ada sekolah yang hanya mempunyai satu ASN, yakni Kepala Sekolah merangkap guru. Ke depan ini yang harus kita perbaiki,”beber pria kelahiran Malang 59 tahun silam.

Dalam dialog tersebut, pria yang berpengalaman dalam bidang perbankan ini menjanjikan bahwa hasil dialog, akan di bawa ke Jakarta. “Untuk dana BOS saya sering mendapat keluhan, dalam temuan kita dilapangan sering kita menemukan beberapa hal masalah yang krusial, misalnya dana BOS sebenarnya dialokasikan penganggarannya untuk belanja jasa dan barang, bukan belanja pegawai. Hal seperti ini yang harus diperhatikan,”beber anggota Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat pun menganggarkan 20% APBN untuk bidang pendidikan. “Anggaran pendidikan kita dari APBN 2019 sebesar Rp 492,5 Triliun, 47 T untuk BOS, artinya kita serius untuk meningkatkan mutu pendidikan kita,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr. M. Hidayat, M.M, M.Pd menyatakan untuk tahun 2018, Kabupaten Malang mendapat total kucuran dana bos senilai Rp 228.218.800,- yang dibagi untuk lembaga sekolah setingkat SD dan SMP. Namun dia mengeluhkan, dengan proses pencairan dana BOS yang harus lewat provinsi, dianggap hal tersebut kurang efisien. “Kita pernah mengalami tahun kemarin, BOS baru turun di akhir tahun, tentu ini merepotkan, keterlambatan ini ada di pihak Provinsi, jika BOS bisa langsung ditransfer ke rekening lembaga tentu akan lebih efisien, tidak ada keterlambatan seperti kemarin,”pungkas Kadindik Kabupaten Malang. (diy)