Petani Tebu, Kritisi Impor Gula

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Pengurus Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) DPD Malang Raya, bersama para petani Tebu, mendukung pemerintah untuk swasembada gula. Selain itu, mereka menginginkan pemilihan umum (pemilu) 2019 nanti, bisa berjalan lancar dan sejuk. Bentuk dukungan itu, diwujudkan dengan deklarasi bersama di Pakis, Kabupaten Malang, Sabtu (24/11/2018).

 

 

Ketua DPD Aptri, Dwi Irianto bersama para petani Tebu saat deklarasi dukungan Swasembada Gula.

NAMUN demikian, mereka juga mengkritisi impor gula yang dirasa tidak tepat waktunya. Akibatnya, tahun 2018, menjadi tahun tersulit bagi para petani gula, di wilayah Malang Raya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah APTRI Kebonagung, Dwi Irianto menjelaskan, jika tahun ini, petani tebu mengalami situasi tidak nyaman, bahkan cenderung merugi. Namun demikian, mereka tidak ingin, suasana tersebut dibawa bawa dalam kepentingan politik.

Ketua DPD Aptri, Dwi Irianto.

“Pendapatan kami sangat menurun, dan cenderung merugi. Salah satunya dikarenakan impor gula yang saatnya tidak tepat. Barang kami hanya menumpuk di gudang. Dengan suasana jelang pemilu ini, kami tidak ingin adanya perpecahan, dengan iming – iming urusan politik. Karenanya, kami merasa perlu untuk menyamakan cara pandang, melalui deklarasi,” tutur Dwi Irianto, Ketua DPD Aptri Kebonagung, Sabtu (24/11).

Deklarasi itu lanjut Dwi, dilakukan karena isu perekonomian di produksi gula, bisa dikaitkan dengan suasana politik jelang pemilu. Mereka tidak mau berpolitik praktis, karena ingin fokus pada kesejahteraan kelompok tani tebu.

“Kalau kami tidak melakukan itu, kami akan mudah diprovokasi. Maka kami mendukung program pemerintah menyelenggarakan pemilu yang aman tertib dan damai, terlepas dari unsur politik manapun,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi petani tebu di Kabupaten Malang saat ini memprihatinkan. Penghasilannya, hanya di kisaran Rp 475 ribu per bulan untuk satu hektar lahan. Menunrutnya, petani tebu bisa sejahtera jika pendapatannya sama dengan UMR. Dengan kondisi ini, ia khawatir petani tebu tidak bergairah menanam tebu.

Di Kebonagung sendiri, ada 55 ribu ton gula yang belum terserap di pasar. Dwi berharap, di tahun 2019, impor gula agar dikaji ulang. Perlu di lihat, sisa gula di tahun 2018, yang masih belum terjual.

Kebutuhan konsumsi gula Indonesia, kata Agung berada di angka 5.7 sampai 5.8 juta ton. Namun produksi nasional 2,2 juta ton. Di Jatim, Kabupaten Malang menyumbang 30 persen produksi gula Jatim.

“Hampir 30 persennya dari kabupaten Malang. Sementara produksi nasional 2,2 juta, 1,1 jutanya ada di Jatim. Kebutuhan Jatim hanya 500 ribu ton. Berarti produksi Jatim harus keluar dari Jatim. Pelaksanan impor, harus disesuaikan dengan waktu yang tepat,” lanjutnya. (ide)