TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Tim Kuasa Hukum PT. Bumi Mas Perdana, Yogjakarta dan PT. Paton Buana Semesta, KSO, Rudy Murdany, SH, bersama Gayuh Satriyo Bhimantoro, SH.

Pemenang Tender Proyek Rp 16,9 Miliar Diputus Kontrak

Tim Kuasa Hukum PT. Bumi Mas Perdana, Yogjakarta dan PT. Paton Buana Semesta, KSO, Rudy Murdany, SH, bersama Gayuh Satriyo Bhimantoro, SH.

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – PT.  Bumi Mas Perdana, Cabang Yogjakarta dan PT. Paton Buana Semesta, KSO, selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung rehab medik terpadu dan manajemen di Rumah Sakit  Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur,  kecewa, karena diputus kontrak kerja oleh  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tidak bisa melanjutkan pekerjaannya.

 

TIM KUASA Hukum kedua PT tersebut, Rudy Murdany, SH, menerangkan, kliennya telah diputus kontrak kerja tertanggal 22 Desember 2021. “Kami mewakili klien, selaku kontraktor pemenang tender, untuk mengerjakan gedung di kawasan RS Saiful Anwar,  Malang. Klien kami pemenang tender senilai  Rp 16,9 miliar lebih,” terangnya, di PN Malang, Selasa (09/02/2021).

Rudi melanjutkan, sebagai pemenang tender, seharusnya kliennya mengerjakan proyek gedung rehab medik terpadu dan manajemen di Rumah Sakit  Saiful Anwar (RSSA). Namun, setelah berjalan sekitar 70 persen, dihentikan sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Alasannya, karena ada aduan dari peserta lelang yang sebelumnya ikut tender.

“Setelah dikerjakan sekitar 70 persen, tiba-tiba diputus kontrak. Alasannya, ada aduan dari kontraktor lain yang juga ikut lelang tapi tidak menang. Yang paling disayangkan, klien kami dinilai terbukti melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan,” imbuh Gayuh Satriyo Bhimantoro, SH,  salah satu tim kuasa hukum kontraktor.

Akibat pengaduan itu, akhirnya menimbulkan pemutusan kontrak kerja, karena  pengaduan itu ditindaklanjuti oleh Surat Perintah Gubernur Jatim, surat pemeriksaan dari Inspektorat hingga direspon oleh PPK. “Akhirnya PPK memutus hubungan kerja klien kami. Atas aduan itu, nyatanya tidak ada pemeriksaan secara langsung kepada klien kami,” terang Gayuh Satriyo.

Namun demikian, Gayuh  tidak menampik  jika salah satu peserta lelang tender itu memang bisa membuat aduan. Namun, hal itu ada batasan waktunya. Dan menurutnya, batasan waktu itu telah lewat.

“Memang bisa melakukan sanggahan, tapi dalam batas waktunya yang telah ditentukan, sesuai peraturan. Tapi ini sudah dikerjakan hingga 70 persen. Akibat pemutusan kontrak ini juga menimbulkan kerugian negara. Karena masyarakat tentunda atau tidak bisa langsung menggunakan fasilitas tersebut. Untuk itu, kami sedang menyusun gugatan. Bisa di Tata Usaha Negara (TUN), bisa juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” kata Tim Kuasa Hukum kedua PT tersebut, Rudy Murdany, SH. (aji/mat)