TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Prof. Dr. Imam Mukhlis S.E. M.Si,

Larangan Mudik Berdampak Kurang Baik Bagi Perekonomian

Prof. Dr. Imam Mukhlis S.E. M.Si.

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM Kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2021, akan berimplikasi kurang baik bagi perekonomian. Sebab, mobilitas masyarakat antar daerah pada dasarnya dapat berimplikasi terciptanya nilai tambah ekonomi.

 

“DAMPAK kebijakan larangan mudik oleh pemerintah di momem Idul Fitri dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Mobilitas masyarakat antar daerah pada dasarnya dapat berimplikasi pada terciptanya nilai tambah ekonomi,” kata Prof. Dr. Imam Mukhlis S.E. M.Si,  pakar ekonomi sekaligus guru besar ekonomi Universitas Negeri Malang, Sabtu (17/04/2021).

Menurut Imam, mobilitas penduduk dapat mendorong kegiatan konsumsi, produksi,  dan investasi,  baik dalam skala mikro maupun  makro. “Biasanya, pada saat momen lebaran, dalam kondisi normal, terdapat sirkulasi keuangan masyarakat untuk berwisata, pengeluaran BBM, akomodasi, belanja oleh-oleh, pemberian uang ke sanak saudara, dan sebagainya,” ujarnya.

Rentetan kegiatan ekonomi tersebut dapat menciptakan multiplier effect yang dapat menggerakkan roda perekonomian. “Walaupun sebenarnya pendapatan masyarakat di masa pandemi ini mengalami penurunan, namun masih ada kemampuan daya beli. Sumber pendapatan masyarakat dari gaji, subsidi bantuan COVID-19, tabungan, THR/bonus hari raya,  masih bisa didapatkan dan digunakan untuk kegiatan ekonomi,” tegasnya.

Akan tetapi, dengan adanya larangan mudik, akan menyebabkan ritme kegiatan ekonomi menjadi melambat. Padahal dalam kondisi seperti ini,  masih ada kegiatan ekonomi, namun terbatas pada suatu daerah tertentu dengan tingkat kegiatan ekonomi yang terbatas pula.

Sedangkan sektor usaha yang terkena dampak larangan mudik di antaranya rumah makan/restoran, hotel/penginapan, lokasi wisata, makanan/minuman, kerajinan/seni. “Kegiatan usaha UMKM pun mengalami perlambatan karena menurunnya permintaan dari konsumen. Kondisi ini akan berbeda di setiap daerah,  tergantung dari lokasi dan banyaknya warga yang melakukan perjalanan. Selain itu juga berdampak pada penyebaran kegiatan ekonomi,” terang Prof. Dr. Imam Mukhlis S.E. M.Si.

Prof. Dr. Imam Mukhlis S.E. M.Si  menambahkan, dengan adanya kebijakan larangan mudik, daerah-daerah yang dilalui mobilitas masyarakat biasanya juga merasakan dampak ekonominya. Rest area juga  mengalami penurunan. “Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi secara lokalitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitas kegiatan ekonomi dengan berbagai kegiatan yang memperhatikan protokol kesehatan, seperti wisata daerah dan pameran usaha UMKM,” sarannya.

Seperti diketahui, pada lebaran kali ini, pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat. Larangan itu berlaku selama 6 – 17 Mei 2021. Langkah ini dilakukan demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. (div/mat)