KPK Sorot Pengadaan Foto Presiden di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Citra buruk menerpa dunia pendidikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengadaan foto Presiden RI dan Pahlawan Nasional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, disorot KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

 

 

Ketua Komisi I DPRD Kab Malang, Drs.Didik Gatot Subroto.

INSPEKTUR Inspektorat Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maestuti, SH, M.Si, membenarkan hal ini. Menurutnya, ada permintaan dari KPK untuk memeriksa kasus pigura foto di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. “Ada indikasi penyelewangan. Dumas (pengaduan masyarakat)-nya langsung ke sana (KPK-red), dan kami diminta untuk memeriksanya,” terang Tridiyah, Senin (11/03/2019).

Inspektur Inspektorat Kab Malang , Dr.Tridiyah Maestuti, SH,M.Si

Awal kasus ini, beredar surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun lalu. Intinya, untuk implementasi pendidikan katakter, setiap ruang kelas di lembaga pendidikan SD maupun SMP agar memasang foto naskah Pancasila, foto Presiden RI dan Wakil Presiden, serta beberapa foto pahlawan nasional.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, M. Hidayat.

Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang pun menghimbau agar setiap lembaga pendidikan memasang foto-foto tersebut. Permasalahan muncul karena lembaga sekolah merasa dipaksa untuk membeli. Bahkan ada dugaan pengadaan foto tersebut dimonopoli oleh salah satu rekanan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Drs.Didik Gatot Subroto angkat bicara. Menurutnya, surat himbauan tersebut tidak perlu ada, karena untuk pengadaan foto yang dimaksud, seharusnya sudah menjadi kebutuhan lembaga sekolah.

“Seharusnya,  tanpa ada surat edaran, lembaga sekolah sudah menganggarkan untuk hal ini. Apalagi kalau muncul unsur paksaan, ini sudah tidak boleh. Dalam proses pemaksaan itu,  belinya dikoordinir atau tidak? Jika sesuatu itu dipaksakan, berati sudah tidak benar. Berati ada apa ini?” tanyanya  retoris, Senin (11/03/2019).

“Kesannya, ini bukan menjadi kebutuhan yang mendesak, namun pada akhirnya menjadi proyek pengadaan,” imbuh pria asal Singosari ini.

Saat dikonfirmasi bahwa kasus pengadaan foto Presiden dan Wapres serta naskah Pancasila di Dinas Pendidikan Kabupaten  Malang menjadi sorotan KPK, Didik merasa prihatin. “Jika memang itu sifatnya paksaan, dan hanya diadakan oleh satu distributor, maka itu harus ditangani dengan benar. Berati itu ulahnya oknum,” tegas politisi PDIP ini.

“Jangan sampai hal seperti ini terulang kembali dan mencoreng dunia pendidikan nasional,  khusunya Kabupaten Malang,” tandasnya. Sementara itu, menurut Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang, Dr.Tridiyah Maestuti, SH, M.Si, pihaknya sedang melakukan penyelidikan. “Dasarnya, surat edaran itu ada, kemudian kenapa harus dikolektif, padahal itu sifatnya himbauan. Hal ini sedang kami dalami. Nanti, kalau (proses pendalaman) selesai,  rekomendasinya akan keluar,” terangnya.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini tidak menampik jika mendapat permintaan dari KPK untuk memeriksa kasus pigura foto di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. “Ada indikasi penyelewangan. Dumas (pengaduan masyarakat)-nya langsung ke sana (KPK-red), dan kami diminta untuk memeriksanya,” terang Tridiyah.

Jika ada temuan indikasi penyelewengan? “Jika ada temuan penyelewengan, ya harus dikembalikan dahulu, nanti hasilnya akan kami laporkan ke KPK,” tandas Inspektur Inspektorat Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten Malang, Dr.M.Hidayat, MM,M.Pd mengakui surat edaran itu ada. Namun dia membantah ada paksaan dalam pengadaan pigura foto di lembaga sekolah.

“Kalau ada pemaksaan, tidak usah diikuti. Saya mengintruksikan, harus ikut aturan. Kedua, jangan memaksakan kehendak. Ketiga, jangan memberatkan lembaga sekolah,” katanya sambil bergegas masuk mobil.  (diy)