Kajari Kota Batu Digugat

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Tim Advokat dari kantor hukum Edan Law, melayangkan gugatan praperadilan Kejaksaan Negeri (Kajari) Batu, Jawa Timur, ke Pengadilan Negeri Kota Malang, Selasa (16/06/2020) siang terkait penahanan Nafian dan Sunarko oleh Kajari Kota Batu dalam kasus dugaan perusakan.

 

 

Tim Advokat dari kantor hukum Edan Law, Sumardan SH, didampingi Suliono SH, Ari Hariadi, SH, dan Jumadhi Arahab, SH, menunjukan gugatan.

SELAIN Kajari Batu sebagai tergugat 1,  tergugat lain Kajati Jatim tergugat II,  dan tergugat III Kajagung RI. Gugatan permohonan praperadilan itu didaftarkan pada Senin (15/06/2020) dengan nomor Perk.No.2/Pid.Pra/2020/Pn Mlg.

Menurut Sumardan, kliennya ditahan Kajari Batu tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, laporan perusakan itu berawal dari sengketa tanah di kawasan Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Lahan seluas 2.360 M2 itu merupakan peninggalan orang tua Nafian, yakni Darip (alm). “Kedua klien saya, ditahan  tanpa dasar hukum yang jelas,” terang Sumardan SH, didampingi Suliono SH, Ari Hariadi,  SH,  dan Jumadhi Arahab, SH, Selasa (15/06/2020).

Ia menambahkan, untuk mengurus sertipikat, klienya (Nafian) minta tolong Sunarko. Setelah surat bukti kepemilikan selesai diurus, terkendala masalah akses jalan masuk.  Itu dikarenakan, lahan tersebut terhimpit bangunan ruko dan Perumahan New Dewi Sartika. Untuk itu, Sunarko membeli jalan akses masuk dari  Perumahan  New Dewi Sartika seharga Rp 110 juta. Selanjutnya, Sunarko membongkar tembok milik Perumahan New Dewi Sartika, tanggal 19 Juli 2019.

Pembongkaran tembok itu dilaporkan perusakan oleh Sanjaya Gunawan, selaku pemilik Perumahan New Dewi Sartika, tanggal 11 September 2019 ke Polres Kota Batu.

Sunarko dan Nafian juga dituduh melakukan  menggunakan surat palsu terkait kepemilikan lahan tersebut. Sehingga 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Namun tidak ditahan oleh Polres Batu. “Klien kami justru ditahan setelah dilimpahkan ke Kejari Kota Batu. Mereka ditahan sejak 11 Juni 2020 sesuai surat perintah penahanan,” lanjut Mardan.

Menurutnya, penahanan itu tidak wajib menurut hukum, kecuali secara subyektif dan objektif terpenuhi. Alasan Sumardan,  karena tersangka tidak mungkin melarikan diri, menghilangkan alat bukti,  dan mengulangi tindak pidana yang dituduhkan.

Selain itu, Kajari Batu tidak mengindahkan Surat Edaran Menteri Kesehatan dan Peraturan Menkum HAM terkait wabah COVID-19 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi napi. “Sesuai SE Menkes dan Peraturan Menkumham, menghendaki agar jumlah tahanan di LP berkurang. Tapi Kajari Batu melakukan penahanan lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, obyek yang menjadi dasar laporan masih menjadi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kota Malang. “Sengketa itu antara ibu pelapor (Liem Linawati) dengan klien saya,” jelas dia.

Berdasarkan hukum, semestinya penuntutan pidana itu dihentikan sementara. Dan perdatanya dulu diselesaikan, baru pidananya. Sebagaimana Perma no 1 tahun 1956.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, Dr. Sri Heny Alamsari, SH, MH,  saat dikonfirmasi menerangkan, perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan. “Perkara tindak pidananya sudah dilimpahkan ke PN (Pengadilan Negeri) Kota Malang beberapa hari yang lalu. Jadi kewenangan sudah ada di PN Malang. Kalau tidak salah, jadwal sidangnya 22 Juni 2020 nanti,” terang Sri Heni.

Humas PN Malang, Juanto, SH mengaku, gugatan praperadilan yang diajukan Sumardhan sudah masuk. “Iya praperadilan sudah masuk PN,” katanya.  (ide/mat)