Jelang Lebaran, Komisi B Sidak PD RPH

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Rombongan Komisi B DPRD Kota Malang melakukan sidak ke kantor Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) di kawasan Gadang, Selasa (07/05/2019). Komisi B menekankan pentingnya PD RPH memenuhi stok daging yang sesuai klasifikasi Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

H. Lookh Mahfudz, SS beserta rombongan Komisi B DPRD Kota Malang melakukan sidak ke kantor PD RPH di kawasan Gadang.

“INI HARUS menjadi perhatian serius PD RPH. Mulai tahap pemotongan hingga nanti di distribusi ke pasaran, harus memenuhi klasifikasi tersebut. Begitu pula ketersediaannya sampai Lebaran nanti, harus aman,” ungkap anggota Komisi B, H Lookh Mahfudz, SS.

Rencana transformasi PD RPH menjadi Perumda Tugu Aneka Usaha juga tak luput dari pembahasan. Dewan berharap PD RPH di bawah komando Plt. Direktur Ir H Ade Herawanto MT bisa membenahi struktur organisasi, memperbaiki kinerja dan terus membangun inovasi.

“Apa yang masih kurang, langsung dibenahi. Supaya suplai dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan baik. Ke depan dengan penambahan unit kerja, pondasinya sudah kuat,” sambung Musolli, salah satu anggota dewan.

Sementara itu, menindaklanjuti usulan tersebut, Plt Direktur PD RPH Kota Malang, Ir H Ade Herawanto MT menyerukan kesiapannya.

Sebelumnya, Ade beserta jajarannya melakukan sidak gabungan ke pasar tradisional, outlet yang menjual olahan daging, sekaligus sosialisasi surat edaran UU No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan pasal 61. Aturan tentang pemotongan/penyembelihan hewan kepada seluruh pengelola hotel, restoran dan catering.

“Untuk memenuhi ketersediaan daging, PD RPH bersinegi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian dan seluruh stakeholder terkait seperti KUD dan berbagai perguruan tinggi,” seru Sam Ade d’Kross, sapaan akrabnya.

PD RPH sudah mengantongi sertifikasi halal MUI Jawa Timur dan juga telah memiliki nomor Kontrol Veteriner (NKV). Karena itulah, PD RPH juga mendukung program pemerintah untuk mengembangkan pariwisata halal Indonesia di Kota Malang. (ide)