HMI Keluhkan Hiburan Malam Dekat Tempat Pendidikan

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berorasi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur,  Kamis (19/09/2019). Mereka  mempertanyakan perijinan tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan slogan Kota Malang sebagai kota pendidikan.

 

Para pengunjukrasa saat berorasi di depan DPRD Kota Malang.

 

“KOTA MALANG ini kota pendidikan. Mirisnya, banyak tempat hiburan malam yang berada di dekat kawasan pendidikan dan peribadatan,” terang Idris Efendi, ketua aksi.

Untuk itu, aktivis meminta anggota dewan, mampu menyikapi maraknya tempat hiburan itu dan mencabut ijinnya.

Ditemui ditempat yang sama, Suryadi, anggota DPRD Kota Malang, yang menemui aktivis menjelaskan, terkait ijin usaha hiburan malam,  jika tidak sesuai peraturan dan perundang – undangan yang ada, pasti akan ditindak tegas,

“Kota Malang memang kawasan pendidikan. Lingkungan yang kaya dengan aspek sejarah serta peribadatan. Sebagai kota wisata, menyuguhkan banyak ketertarikan. Karena itu,  hiburan malam berpotensi menstimulasi gaya hidup remaja yang sedang belajar,” tuturnya.

Ia berharap,  gaya hidup tidak berubah jika ke Malang tujuannya untuk menuntut ilmu. Belajar dengan tekun, banyak berdiskusi, perbanyak baca buku dan berintraksi dengan masyarakat.

Apalagi, lanjutnya, Kota Malang merupakan pemenang kedua se Jawa Timur dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dan tata kota kelola. Hal itu wajar jika menjadi percontohan daerah lain.

“Sudah barang tentu, pemerintah dan anggota dewan memikirkan hal tersebut. Terkait ijin usaha, harus dikroscek terlebih dahulu. Wali Kota Malang sangat tegas terhadap hiburan malam, yang berdampak pada keluhan dan mengganggu kenyamanan masyarakat,” lanjutnya.

Selain Suryadi, anggota dewan dari beberapa fraksi juga ikut menemui demonstran. Mereka, H. Asmualik (Wakil Ketua 2 sementara DPRD Kota Malang) serta Rimzah (Wakil Ketua 3 Sementara DPRD Kota Malang).

“Kami berharap, mahasiswa, masyarakat dan lembaga lainya,  bersama – sama menjadi fungsi kontrol sosial dalam mewujudkan Malang yang bermartabat,” pungkasnya. (ide)