TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Tim kuasa hukum, Rudy Murdany, SH, Buyung Adi Sasono, SH, serta Hasrul Ajwar Hasibuan, SH.

Dugaan Bully di Sekolah Berlanjut Somasi

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Kasus  bullying yang terjadi di salah satu satuan pendidikan tingkat menengah di Kota Malang, Jawa Timur, tahun 2020 lalu, ternyata belum usai. Bahkan, hingga kini, kuasa hukum salah satu siswa yang dituduh pelaku bullying, menunggu respon somasi.

 

Tim kuasa hukum, Rudy Murdany, SH, Buyung Adi Sasono, SH, serta Hasrul Ajwar Hasibuan, SH.

BERAGAM upaya damai  dilakukan, termasuk mediasi antar pihak, seperti  pada tanggal 6 Oktober 2020.  Kuasa hukum salah satu siswa yang dituduh pelaku bully, pihak sekolah, Dinas Pendidikan & Kebudayaan,  serta para pihak terkait lainnya ikut dalam mediasi.

“Sudah dilakukan mediasi. Salah satu kesepakatannya,  Dinas Pendidikan menyiapkan psikolog dan keperluan biaya pengobatan jiwa dari klien saya,” terang tim kuasa hukum salah satu tertuduh bully, Rudy Murdany, SH,  Buyung Adi Sasono, SH,  serta Hasrul Ajwar Hasibuan, SH,  ditemui di kantor Pengadilan Negeri Malang, Selasa (02/03/2021).

Namun apa yang menjadi kesepakatan, hingga saat ini belum terealisasikan. Hingga selanjutnya, tim kuasa hukum melakukan somasi kepada Dinas Pendidikan & Kebudayaan, 19 Januari 2021. “Kami terus mengupayakan jalan yang terbaik bagi klien saya. Melalui musyawarah dan lainnya. Namun jika tetap tidak ada respon, ya kami mengupayakan lebih. Entah itu melalui pengadilan maupun lain- lainnya. Intinya yang terbaiklah,” tambah Buyung Adi Sasono, SH.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwardjana menjelaskan, terkait dengan hal itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan para stafnya serta  pihak sekolah. “Saya akan koordinasi dengan staf yang menanganinya dulu dan pihak sekolah. Karena saya belum tahu secara detail. Ya besok (Rabu 03/03/2021) siang  saya akan ke sekolah,” terangnya.

Lebih lanjut  Suwardjana menjelaskan, terkait  surat somasi, pihaknya mengaku tidak menerima. Bahkan, ketika dicek di surat masuk, juga tidak ditemukan.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sri Ratnawati menjelaskan,  terkait psikolog, sudah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial. “Untuk yang psikolog, ke Dinas Sosial. Namun, kata ayah yang dituduh itu, tidak mau dengan Dinas Sosial, karena —katanya—  anaknya tidak cocok,” terangnya.  (aji/mat)