TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Judi Prasetya, SH, MH, dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A, Kota Malang, Jawa Timur, oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Timur, Sigit Priyono, SH, MH,

Dilantik Jadi Ketua PN Kota Malang, Judi Prasetya Berharap Raih WBBM

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Judi Prasetya, SH, MH, dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A, Kota Malang, Jawa Timur, oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Timur, Sigit Priyono, SH, MH, secara virtual, Rabu (04/08/2021) lalu. Dia menggantikan Nuruli Mahdilis, SH, MH, yang pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B khusus Semarang.

 

Judi Prasetya, SH, MH, dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A, Kota Malang, Jawa Timur, oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Timur, Sigit Priyono, SH, MH.

 

SAYA RESMI dilantik oleh Pak KPT 4 Agustus 2021  secara virtual,” terang Ketua PN Malang, Judi Prasetyo, Senin (09/08/2021).

Ia melanjutkan, sebagai ketua, tentu banyak hal yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi PN Kelas 1 A Kota Malang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020 lalu. “Ini harus  dipertahankan. Bahkan statusnya harus dinaikkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujarnya.

Judi Prasetya, SH, MH, bersama Nuruli Mahdilis, SH, MH, yang pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B khusus Semarang.

Sebab, masih kata Judi Prasetya, SH, MH, di Jawa Timur hanya ada 3 kantor yang diusulkan tim penilai internal badan pengawas masuk ke level WBBM. Ketiganya, Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, serta Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Malang.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan peningkatan pelayanan. Semua program telah tertuang dalam rencana aksi pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2021.

Pihaknya juga mengharapkan bantuan masyarakat dengan cara memberikan  testimoni maupun  informasi positif tanpa rekayasa. “Moderenisasi pengadilan itu tidak semua masyarakat tahu. Pengadilan yang nyaman dan ramah. Jadi tetap perlu publikasi, testimoni hingga penyuluhan kepada masyarakat. Butuh para stakeholder dan pemerhati lainnya,” ujarnya.

Namun semua  harus tetap apa adanya tanpa rekayasa. Bahkan masyarakat bisa kontrol lewat Survey Hasil Pembangunan Zona Integritas (SHPZI) dari responden.   (aji/mat)