Bahas DD/ADD, Inspektorat Kabupaten Malang Kumpulkan Ratusan Kades
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Inspektorat Pemerintah Kabupaten Malang Jawa Timur, memastikan akan menindaklanjuti jika ada temuan ketidaksesuaian Dana Desa/ Alokasi Dana Desa (DD/ADD). Mengingat, hal itu salah satu pelanggaran yang tidak boleh terjadi di pemerintahan desa.
INSPEKTUR Inspektorat Pemerintah Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maestuti menjelaskan hal itu saat rapat koordinasi pemaparan hasil pemeriksaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, di Hotel Savana, Kota Malang, Kamis, (13/12/2018).
“Hari ini, kami melakukan pemeriksaan terhadap 120 desa di Kabupaten Malang. Sementara desa yang lain, dilakukan pemeriksaan tahun depan,” tuturnya di sela – sela rapat koordinasi, di hadapan ratusan kepala desa dan perangkatnya.
Ia menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi obyek pemeriksaan. Salah satunya adalah administrasi pelaporan ada proyek pekerjaan di suatu desa. Karena itu, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap yang tidak dapat memberikan pelaporan, dipastikan akan terkena sanksi.
“Yang sering terjadi, masih terkait administrasi. Kalaupun ternyata ADD itu ada sisanya, juga harus dilaporkan berikut dengan fisiknya. Jika ada temuan, pasti ada tindaklanjut,” lanjut Tridiyah.
Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang —sekarang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup— ini menjelaskan, ternasuk juga bendahara yang telah mendapat SK dari kepala desa, juga harus melaporkan seputar pajak terhutang jika ada. Mengingat, jabatan bendahara melekat sebagai Wajib Pajak (WP).
“Jika ada PPN / PPH, wajib diselesaikan. Nantinya, dari rekomendasi pemeriksaan dari kami, ada waktu 60 hari untuk ditindaklanjuti. Saya juga menyayangkan adanya peningkatan konstaslasi temuan. Semoga bisa selesai sebelum akhir bulan ini,” pungkasnya. (ide)
