41 Desa Gelar Pikades Serentak

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dilakukan secara serentak, Minggu (11/11/2018). Secara simbolis, pilkades serentak dibuka Plt Bupati Malang, H. Drs. M Sanusi, MM, di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji di balai desa setempat.

 

 

Plt. Bupati Malang, HM. Sanusi membuka pilkades serentak gelombang 2 tahun 2018.

TAMPAK hadir jajaran FORPIMDA dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang. Sanusi menyampaikan, Pilkades serentak adalah langkah menuju ke arah demokrasi yang lebih baik. “Dengan Pilkades serentak akan meminimalisasi kecurangan, lebih menghemat biaya dan waktu,” terangnya.

Plt. Bupati Malang, HM. Sanusi.

Agar pemimpin atau kepala desa bisa membawa perubahan bagi desanya, Sanusi berharap agar warga desa yang mempunyai hak pilih, tidak sekedar ikut-ikutan memilih. “Kenali rekam jejak calon yang maju, karena di sini kemajuan desa ditentukan. Dan sebagai kepala desa terpilih nantinya,  jangan hanya merasa sebagai pemimpin, tapi harus bisa melayani masyarakat, karena itulah tugas utama pemimpin,” tuturnya.

Tridyah Maestuti.

Pilkades serentak gelombang II tahun 2018 ini, dilaksanakan di 41 desa, menyebar  di 23 kecamatan, dan  diikuti 141 calon kepala desa. “Terdiri dari 132 calon laki-laki dan 9 calon perempuan,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Suwadji.

” Pilkades tahap pertama dilaksanakan pada 30 April 2017 di 57 desa di 26 kecamatan. Kami berharap penyelenggaraan pilkades serentak tahun ini bisa berjalan lancar dan kondusif,” harapnya.

Mantan Camat Pakisaji ini menambahkan, untuk pelaksanaan pilkades tahap III, dijadwalkan pada tahun 2019. “Itu nanti akan menjadi pilkades serentak dengan peserta paling banyak, karena akan digelar di 200 desa,” tandasnya.

Sementara itu, Tridyah Maestuti, Inspektur Inspektorat Pemkab Malang, mengutarakan,  berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh tim pelaksana pilkades serentak, ada 5 desa yang masuk berpotensi rawan ricuh. “Kami melihat ada 5 desa yang berpotensi ricuh. Biasanya isu yang digunakan adalah tentang penggunaan DD/ADD,”ungkapnya.

Tridiyah menambahkan, selain penggunaan DD/ADD yang jamak dijadikan isu untuk menyerang petahana, isu tentang kualitas para calon juga tak jarang digunakan sebagai bagian kampanye negatif. Tidak jarang,  hal tersebut juga menjadi bibit kericuhan, karena dianggap fitnah.

Menanggapi potensi kericuhan yang ada, Tim Pelaksana Pilkades Serentak telah melakukan antisipasi. “Untuk lima desa tersebut yaitu Putatlor, Gondanglegi, Klepu Sumawe, Sidorahayu, Wagir, Purwoharjo, Ampelgading dan Brongkal, Pagelaran. Kita siapkan pengamanan yang lebih. Jika memang nanti ada kecurangan yang dilaporkan dan terbukti, tentunya akan ada proses hukum selanjutnya,” pungkasnya. (diy)