TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Banyak Tower BTS Tak Berijin

MALANG, TABLOID JAWA TIMUR.COM – Keberadaan BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, banyak yang tidak berijin atau masa ijinnya sudah habis. Satpol PP harus bertindak tegas.

 

Tower yang diprotes warga Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

“DI KABUPATEN MALANG Malang banyak tower BTS yang tidak berijin atau ijinnya sudah habis namun tetap beroperasi. Hal ini tentu menimbulkan masalah,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, Senin (14/05/2018).

Menurut Didik, sebelum proses pembangunan tower, mestinya ijin pendirian sudah dikantongi lebih dulu oleh operator penyedia jaringan seluler. Tapi karena tak berijin, akibatnya warga sekitar banyak yang menentang. Seperti yang terjadi di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Desa Pakisaji, Kecamatan Pakisaji dan di wilayah Kecamatan Turen.

Kebanyakan, alasan penentangan, karena selain tidak berijin, warga juga tidak diberitahu akan ada pendirian tower BTS di wilayahnya.

Didik Gatot Subroto, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menurut Didik, selain mendapat uang kontrak sewa dari lahan yang digunakan untuk pendirian tower BTS, warga di sekitar lokasi juga berhak mendapatkan asuransi. “Jadi, misalkan tinggi tower itu 100 meter, maka warga di sekeliling tower radius 100 meter,  harus mendapatkan asuransi dari pengelola tower,  sesuai n durasi kontrak BTS. Mengapa? Karena ini untuk menjaga jika sewaktu-waktu tower tersebut terkena bencana dan roboh menimpa masyarakat sekitar,” papar  politisi  PDI Perjuangan ini.

Mengenai maraknya penentangan oleh warga, Didik menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Malang yang dinilai lamban. “Semestinya, jika memang tidak ada ijin pendirian, Satpol PP bisa melakukan penyegelan dan memasang pengumuman yang memberitahukan bahwa tower tersebut belum ada ijinnya atau ijin operasinya sudah habis,” tegas Didik.

“Jika memang diperlukan,  Satpol PP bisa memutus aliran listriknya, sehingga tower tidak bisa beroperasi. Jika sudah begitu, masyarakat tentunya akan memprotes kepada operator yang bersangkutan, karena jaringan selulernya lemah. Ini kan sistem interkoneksi. Jika satu BTS tidak beroperasi, maka akan mempengaruhi kualitas jaringan seluler,”papar politisi asal Singosari ini. (diy)