Pasar Blimbing Tak Kunjung Dibangun, Pedagang Menggugat

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Merasa dikecewakan dan menjadi korban pembelian kios/bedak di Pasar Blimbing, Prijunatmoko Sutrisna, warga Villa Puncak Tidar Blok F, Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Malang.

 

 

Dadang H. Suwito, SH, MH, dan Janindra Kurniawan, SH, selaku kuasa hukum memberikan keterangan pers di PN Malang.

IA MENGGUGAT PT Karya Indah Sukses (PT KIS), selaku pelaksana revitalisasi Pasar Blimbing sebagai tergugat I. Untuk tergugat II Listiansyah King, SE, yang saat itu menjabat Direktur PT KIS.

Turut tergugat adalah Pemkot Malang yang melakukan perjanjian kerjasama dengan PT KIS. Revitalisasi pasar tersebut tidak ada ketegasan,  sehingga sampai saat ini pembangunan belum terlaksana.

Dadang H. Suwito, SH, MH, dan Janindra Kurniawan, SH, selaku kuasa hukum korban menerangkan, saat ini gugatan itu sudah sampai pada sidang mediasi. “Hari ini agendanya sidang mediasi yang kedua kalinya. Pada sidang sebelumnya, pihak pengacara dari tergugat II meminta agar menunggu dibangun,” terang Dadang, Kamis (08/10/2020).

Ia menceritakan, sebelumnya, sekitar Januari 2011, tergugat II, Listiasyah yang saat itu menjabat Direktur PT KIS dan pelaksana revitalisasi Pasar Blimbing, menawarkan kepada klienya untuk membeli kios pada proyek tersebut.

Pada tahun 2011 itu, kliennya sudah membayar lunas seharga Rp 750 juta satu unit. Dalam skemanya, hanya ditunjukkan jika lokasinya di kawasan Pasar Blimbing. Namun lokasi tepatnya, klienya mengaku belum mengetahui dengan pasti. Informasinya, seperti Pasar Dinoyo dengan proyek Malang Trade Center.

Selanjutnya, di tahun 2013, ditunjukkan SK dari Pemkot Malang tentang relokasi Pasar Blimbing. Namun dalam kenyataannya, tidak ada relokasi sehingga proyek belum bisa dikerjakan. Terkait hal itu, kliennya mengaku sangat dirugikan.

“Kami tentu sangat dirugikan. Kami ingin uang kami kembali. Karena lokasi yang kami beli, tepatnya juga tidak tahu. Makanya kami menggugat perbuatan melawan hukum. Terkait hal itu, mengunakan UU Perumahan,” pungkasnya. (aji/mat)